Syarat dan pembuktian
Kami menguji syarat hukum dan bukti utang sebelum PKPU digunakan sebagai instrumen restrukturisasi atau tekanan.
RESTRUKTURISASI · PENGADILAN NIAGA
Pengacara PKPU di Indonesia
PKPU adalah proses restrukturisasi melalui Pengadilan Niaga dengan konsekuensi hukum dan komersial yang signifikan. Bukti utang, klasifikasi kreditor, hak suara, tingkat pemulihan, dan kualitas rencana perdamaian harus dipetakan sejak awal.
RUANG LINGKUP
Perkara yang kami tangani
Strategi kreditor dan debitor dalam PKPU
Verifikasi tagihan
Klasifikasi dan strategi pemungutan suara
Rencana perdamaian dan restrukturisasi
Perspektif Pengurus dan prosedur PKPU
Homologasi dan risiko wanprestasi
PENDEKATAN
Kelola PKPU sebagai restrukturisasi formal di bawah pengawasan Pengadilan Niaga, dengan disiplin pembuktian, voting, dan implementasi perdamaian.
Peta kreditor
Nilai tagihan, klasifikasi, jaminan, hubungan para pihak, dan kepentingan komersial kreditor dipetakan lebih awal.
Nilai pemulihan
Rencana perdamaian diuji terhadap alternatif yang realistis, jangka waktu, jaminan, akibat gagal bayar, dan nilai eksekusi.
Disiplin proses
Verifikasi, rapat kreditor, keberatan, pemungutan suara, dan homologasi membutuhkan kontrol dokumen serta tenggat yang ketat.
LANGKAH BERIKUTNYA